KWI Menolak Tawaran Jokowi Kelola Tambang, Ternyata Ini Alasannya

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menolak tawaran Presiden Joko Widodo untuk mengelola tambang sekalipun dapat memberikan keuntungan finansial besar.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menolak privilese mengelola tambang yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada ormas keagamaan.

Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI Marthen Jenarut mengatakan gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan sesuai prinsip berkelanjutan.

"Di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Karena itu, KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran tersebut," ungkap Marthen melalui keterangan tertulis, Rabu (5/6).

Marthen menjelaskan bahwa KWI didirikan pada tahun 1927 sebagai organisasi keagamaan. Peran KWI terbatas pada tugas-tugas kerasulan, termasuk pelayanan (diakonia), pewartaan (kerygma), ibadat (liturgi), dan semangat kenabian (martyria).

Oleh karena itu, KWI akan terus berkomitmen sebagai institusi keagamaan yang fokus pada pewartaan dan pelayanan. Mereka bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang bermartabat.

"KWI selalu memegang prinsip kehati-hatian agar segala tindakan dan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan Gereja Katolik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, keadilan solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan umum/kebaikan bersama serta menjaga keutuhan ciptaan alam semesta," tegas Marthen.

 

BACA JUGA: Ormas Keagamaan Kelola Tambang? Ini Peringatan Penting dari Ketua Umum PGI

 

Marthen mengungkapkan bahwa Gereja Katolik tidak mengenal organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, dan KWI tidak mengawasi ormas Katolik apa pun.

Dia menambahkan bahwa meskipun ada ormas keagamaan yang didirikan oleh masyarakat dengan mengatasnamakan Katolik, ia berharap ormas-ormas tersebut tetap berpegang pada ajaran Katolik.

"Gereja katolik sangat mengharapkan supaya ormas-ormas dengan nama Katolik untuk taat terhadap prinsip spiritualitas dan ajaran sosial Gereja Katolik dalam setiap tindakannya," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan izin kepada organisasi keagamaan untuk mengelola tambang. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang memberikan prioritas kepada organisasi keagamaan untuk memperoleh wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Sumber : CNN Indonesia

Halaman :

1

1. Tapera
2. Khotbah
3. Daily Devotional
4. Kuis Alkitab
5. Ayat Alkitab

Related Articles